INDEPENDENSI OJK PDF

Jurnal Ilmu Hukum. The development of the world is characterized by globalization in all fields, especially the banking and financial services industry that impact fast enough for the development of the Indonesian economy. Along these developments also found a lot of problems in banking. The problems that arise are often resolved through non-litigation.

Author:Bagal Yozshusida
Country:Madagascar
Language:English (Spanish)
Genre:Life
Published (Last):24 December 2009
Pages:392
PDF File Size:12.2 Mb
ePub File Size:7.8 Mb
ISBN:162-2-22889-940-4
Downloads:13217
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:Branris



Tidak ada pekerjaan orang lain yang Saya gunakan tanpa menyebutkan sumbernya. Saya memahami bahwa tugas yang kami kumpulkan ini dapat diperbanyak dan atau dikomunikasikan untuk tujuan mendeteksi adanya plagiarisme. Di dalamnya terdapat penyatuan wewenang dan kekuasaan beberapa institusi yang sudah ada. Sedangkan Bank Indonesia sebelumnya mempunyai tugas dan wewenang dalam hal fungsi pembayaran, fungsi pengawasan dan menetapkan kebijakan moneter.

Adanya krisis moneter tahun dan beberapa kasus pembobolan bank di Indonesia, telah membuat Bank Indonesia dianggap telah gagal melakukan fungsi dan tugasnya.

Sejak adanya wacana pembentukan OJK pada tahun , hal ini telah menjadi polemik tersendiri antara BI dan Pemerintah. Bank Indonesia hanya berwenang dalam hal menetapkan kebijakan moneter. Sedangkan, Bapepam-LK dihilangkan. Keyword: OJK. Bank Indonesia. Pendahuluan Indonesia mulai mengalami krisis moneter sejak Agustus Jika negara-negara lain yang juga mengalami krisis moneter bisa cepat bangkit dan sembuh dari krisis, maka Indonesia sampai dengan hari ini masih merasakan dampak dari krisis tersebut.

Sebelum krisis moneter, nilai tukar rupiah rata-rata Rp2. Akan tetapi sejak krisis moneter, nilai tukar rupiah terus menerus anjlok hingga mencapai Rp Hal itu berarti barang yang seharga 10 dolar, yang dulu cukup kita bayar dengan uang Rp Selisihnya sangat jauh dan hal itu memperlihatkan betapa anjloknya nilai rupiah terhadap dolar Amerika yang merupakan mata uang internasional.

Anjloknya nilai rupiah tentu sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Berbagai barang impor harganya melonjak tinggi, banyak pabrik ditutup karena mahalnya bahan baku impor serta tingginya tingkat inflasi, banyak karyawan di-PHK, bertambahnya angka kemiskinan dan lain-lain. Dunia perbankan tidak luput dari pengaruh krisis moneter. Perbankan yang berkembang dengan baik tiba-tiba mengalami kejatuhan.

Hal itu disebabkan banyaknya bank yang memberi kredit pada proyek-proyek atau sektor-sektor yang berisiko tinggi, rendahnya tingkat manajemen bank, serta terlalu longgarnya pemberian kredit kepada nasabah yang ditandai dengan adanya penyelewengan atas batas pemberian kredit. Jatuhnya perbankan, membuat pemerintah harus melikuidasi membubarkan banyak bank.

Tanggal 17 November , 16 bank swasta dilikuidasi, dan dilanjutkan dengan 50 bank pada likuidasi kedua. Likuidasi dilakukan dengan tujuan menyehatkan dan merampingkan dunia perbankan. Akan tetapi, ternyata likuidasi 66 bank tersebut berdampak buruk, masyarakat berlomba-lomba mengambil simpanannya dari bank-bank yang dikabarkan akan dilikuidasi.

Maka, terjadilah rush pengambilan terus menerus oleh masyarakat seperti yang terjadi pada Bank Danamon dan BCA sehingga pada akhirnya bank-bank tersebut diambil alih oleh pemerintah. Tercatat, dari total utang luar negeri per Maret yang mencapai miliar dolar AS, sekitar 72,5 miliar dolar AS adalah utang swasta yang dua pertiganya jangka pendek, di mana sekitar 20 miliar dolar AS akan jatuh tempo pada Sementara pada saat itu cadangan devisa tinggal sekitar 14,44 miliar dolar AS.

Terpuruknya kepercayaan ke titik nol membuat rupiah yang ditutup pada level Rp 4. RAPBN dinilai tak realistis. Krisis yang menandakan kerapuhan fundamental ekonomi tersebut dengan cepat merambah ke semua sektor. Anjloknya rupiah secara dramatis, menyebabkan pasar uang dan pasar modal juga rontok, bank-bank nasional mendadak terlilit kesulitan besar. Tak sampai di situ, kemudian ratusan perusahaan, mulai dari skala kecil hingga konglomerat bertumbangan. Sekitar 70 persen lebih perusahaan yang tercatat di pasar modal mendadak berstatus insolvent alias bangkrut.

Sektor konstruksi, manufaktur, dan perbankan adalah sektor yang terpukul cukup parah. Sehingga risiko lanjutannya adalah lahirnya gelombang besar pemutusan hubungan kerja PHK. Pengangguran melonjak ke level yang belum pernah terjadi sejak akhir an, yakni sekitar 20 juta orang atau 20 persen lebih dari angkatan kerja. Akibat PHK dan melesatnya harga-harga barang, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan juga meningkat.

Ketika itu, angkanya tercatat mencapai sekitar 50 persen dari total penduduk. Pendapatan per kapita yang mencapai 1. Dua dari tiga penduduk Indonesia, sebagaimana dicatat oleh Organisasi Buruh Internasional ILO , berada dalam kondisi yang sangat miskin pada jika ekonomi tak segera diperbaiki. Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan, perekonomian yang masih mencatat pertumbuhan positif 3,4 persen pada kuartal ketiga berubah menjadi nol persen kuartal terakhir Demikian pula laju inflasi hingga Agustus sudah mencapai 54,54 persen, dengan angka inflasi Februari mencapai 12,67 persen.

Di sisi lain, sektor ekspor yang diharapkan bisa menjadi penyelamat di tengah krisis, ternyata sama terpuruknya alias tak mampu memanfaatkan momentum depresiasi rupiah. Karena dunia bisnis sudah tercekik akibat beban utang, ketergantungan besar pada komponen impor, kesulitan trade financing, dan persaingan ketat di pasar global.

Selama periode Januari-Juni , ekspor migas anjlok sekitar 34,1 persen dibandingkan periode sama , sementara ekspor nonmigas hanya tumbuh 5,36 persen Berkaca dari pengalaman krisis moneter yang terjadi pada , krisis finansial global , dan krisis yang menimpa zona Euro , industri keuangan diprediksi akan mengalami kondisi sangat buruk.

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dibutuhkan untuk menyelamatkan perekonomian. Besar kemungkinan krisis keuangan mengancam Indonesia. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun tentang Bank Indonesia Pasal Pasal 34 Undang-Undang No.

Berdasarkan sejarah, krisis pada yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank. Reformasi di bidang hukum perbankan diharapkan menjadi obat penyembuh krisis dan sekaligus menciptakan penangkal dalam pemikiran permasalahan-permasalahan di masa depan. Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh.

Lalu terbentuklah ide awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yang sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Rancangan Undang-Undang ini di samping memberikan independensi, juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia.

Mengambil pola Bank Sentral Jerman yang tidak mengawasi bank. Di Jerman, pengawasan industri perbankan dilakukan oleh suatu badan khusus, yaitu Bundesaufiscuhtsamt furda kreditwesen.

Sebagai kompromi, disepakati bahwa lembaga yang akan menggantikan Bank Indonesia dalam mengawasi bank tersebut juga bertugas mengawasi lembaga keuangan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terlihat bahwa pemisahan fungsi pengawasan tersebut adalah memangkas kewenangan Bank Sentral.

Nantinya Otoritas Jasa Keuangan akan mengawasi seluruh industri jasa keuangan yang ada di Indonesia. Beberapa sebab yang melatarbelakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan.

Di samping itu, salah satu alasan rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah pemerintah beranggapan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan.

Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan , sejumlah bank yang ada pada saat itu dilikuidasi. Melihat kebelakang dari sejarah tersebut, dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia, maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komperhensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia.

Program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Untuk mencapai tujuan tersebut, program pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik yang secara terus-menerus melakukan reformasi terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional.

Salah satu komponen penting dalam sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional. Analisis Pembahasan 2. Karakteristik tersebut membawa setidaknya dua konsekuensi utama, yaitu para pelaku di sektor jasa keuangan harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dan regulator harus pula mempersiapkan dirinya untuk menghadapi dinamika dari perubahan tersebut.

Selain itu, kecenderungan diterapkannya sistem pengawasan industri jasa keuangan secara terpadu yang mengawasi tidak hanya pasar modal tetapi juga perusahaan asuransi, dana pensiun dan lembaga keuangan lainnya termasuk perbankan oleh beberapa negara selama satu dekade terakhir, menjadi pemicu bagi regulator untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.

Institusi pengawasan terpadu ini dibentuk dengan maksud untuk menciptakan lembaga pengawas yang terintegrasi bagi pasar modal, perbankan, dana pensiun, asuransi serta lembaga keuangan lainnya. Hal ini ditujukan dalam rangka mengurangi tingkat risiko di sektor keuangan dan mengantisipasi berkembangnya universal product, meningkatkan kepercayaan pasar, perlindungan konsumen, transparansi, standar praktik bisnis keuangan, dan mengurangi kejahatan di bidang keuangan.

Garis — Garis Besar Haluan Negara GBHN — telah merespon dinamika perubahan industri jasa keuangan tersebut, dimana dinyatakan bahwa dalam rangka menciptakan industri pasar modal yang efektif dan efisien, perlu dibentuk suatu lembaga independen yang mengawasi kegiatan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun tentang Bank Indonesia, disebutkan bahwa pengawasan industri jasa keuangan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen Dalam Road Map Departemen Keuangan Sebelum menjadi Kementerian Keuangan dan Kebijakan Sektor Keuangan, telah dicanangkan adanya integrasi pengawasan sektor jasa keuangan non bank yang merupakan langkah awal untuk membentuk suatu pengawas jasa keuangan yang terintegrasi.

Fungsi Bapepam-LK adalah melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Otoritas Jasa Keuangan OJK , adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.

Pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan perbankan 2. Bank Sentral bertugas untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Bank Sentral bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi.

Bank Sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali, dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak maka bank sentral dengan menggunakan instrumen dan otoritas yang dimilikinya.

Namun demikian, aturan pelaksanaan ketentuan pengawasan tersebut baru ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah PP No. Dari pengawasan dan pemeriksaan BI, terungkap berbagai praktik yang tidak wajar yang dilakukan, seperti penyetoran modal fiktif atau bahkan praktik bank dalam bank. Untuk mengatasi kondisi perbankan itu, dikeluarkan Keputusan Dewan Moneter No.

Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Arah kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Implementasi kebijakan moneter ini dilakukan dengan menetapkan sasaran operasional, yaitu uang primer base money. Sebagaimana kita melakukan suatu pekerjaan, pasti kita membutuhkan alat untuk mempermudah terlaksananya pekeriaan tersebut. Demikian pula dengan Bank Indonesia. Untuk melaksanakan tugas di bidang moneter, Bank Indonesia punya alat-alat canggih yang dikenal dengan piranti moneter, Piranti moneter tersebut adalah, Operasi Pasar Terbuka, penentuan tingkat diskonto, dan penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan reserve requirements.

Berkaitan dengan peranannya di bidang moneter ini, Bank Indonesia juga menentukan kebijakan nilai tukar, mengelola cadangan devisa, dan berperan sebagai lender of the last resort. Selain tugasnya di bidang moneter dan perbankan, tugas Bank Indonesia lain yang tidak kalah pentingnya adalah menyelenggarakan sistem pembayaran. Antara lain dengan jalan memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan kliring antar bank.

Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan efisiensi sistem pembayaran nasional dan memperkuat sistem pengawasan oversight sistem pengawasan dengan mewujudkan perlindungan konsumen sistem pembayaran di Indonesia. Di samping itu, terkait dengan tugasnya dalam bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik uang tersebut dari peredaran.

Di sini Bank Indonesia memiliki hak tunggal dalam mengeluarkan uang kertas dan uang logam. Bank Indonesia harus tetap menjaga uang selalu tersedia dalam jumlah yang cukup, dalam komposisi pecahan yang sesuai, pada waktu yang tepat, dan dalam kondisi yang baik sesuai dengan kebutuhan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BIODISPONIBILIDADE DE NUTRIENTES COZZOLINO PDF

LEX PRIVATUM

This study aims to assess and find weaknesses regulation and supervision of market conduct banking financial services, and find weaknesses supervision of market conduct banking financial services in the region of Central Java and offer for solutions. In the future market surveillance authorities conduct financial services under the authority of BI and the OJK, these two institutions share in accordance with the authority given to legislation. While the OJK in Central Java has new obligations education and service consumer complaints so the protection of consumers of financial services has not been optimally implemented at the Central Java OJK office. III No. User Username Password Remember me. Notifications View Subscribe.

ASUS A7V8X-X PDF

PRANATA HUKUM

DOI Download full text Bahasa Indonesia, 8 pages. Kusnali, Asep, et al. The difference is related to the existence of the government's role or intervention as the organizer of JKN. The method of the study was normative juridical with qualitative data analysis.

LUXURIA SYLVIA DAY PDF

Analisis Yuridis Independensi Ojk (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Upaya Pengawasan Bank

Citra Aditya Bakti, Bandung, Open Journal Systems. Journal Help. User Username Password Remember me. Notifications View Subscribe.

GOOGOLOPOLY PDF

Independent Commissioner

Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer. Theseinstitutionsareindependentand freefrom the interferenceof others,which havethe functions, duties, andauthorityregulation, supervision, inspectionandinvestigation. FinancialServices Authoritywas formed in ordertocope withthe complexityofthe threat ofglobalfinancialcrisis,eliminatingabuse of power, and thesearch forefficiencyin bankingandother financial institutions. Financial servicesauthorityestablishedwith the aim thatthe overallactivityinthefinancial servicessector: heldon a regular basis, fair, transparent and accountablefinancialsystemable to realizea sustainable andstablegrowth, and able to protectthe interests ofconsumersandsociety. Authoritiesimplement thefunctionof financial servicesregulation and supervisionare integratedto the overallactivityinthefinancial services sector.

Related Articles